"Selama ini WTO lebih menguntungkan negara-negara dengan suprastruktur pertanian, teknologi, dan jaringan yang kuat, dan merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan keluar dari keanggotaan WTO," kata Ketua PBNU KH Abbas Muin dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
PBNU memandang bahwa dari aspek kepentingan masyarakat, keanggotaan Indonesia di WTO lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya.
Menurut PBNU, Indonesia lebih baik menggunakan pendekatan hubungan bilateral dalam hal perdagangan tanpa harus bergantung dan terikat dengan WTO.
Menyikapi pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali, PBNU mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri
Perdagangan Gita Wiryawan, untuk tidak menelorkan kesepakatan yang merugikan petani, dalam hal ini terkait agenda pencabutan subsidi pertanian.
PBNU meminta pemerintah untuk mendukung sikap India yang tidak ingin menegoisasikan masalah cadangan pangan demi membela kepentingan nasional, melindungi rakyat untuk mendapatkan harga pangan yang murah.
"Bagi rakyat Indonesia, lebih bermanfaat kalau KTM WTO Bali tidak menghasilkan kesepakatan," kata Abbas.
Ia mengingatkan agar Mendag Gita Wiryawan tidak berbuat naif untuk mengikuti keinginan negara Barat, padahal mereka bertahun-tahun mempertahankan subsidi untuk petani mereka.
"Jangan mengorbankan kepentingan rakyat untuk mendapatkan pujian karena mempertahankan kesepakatan internasional," tambah Abbas.
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan 250 juta yang sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian. Persaingan dengan produk pangan impor akan berakibat pada matinya petani Indonesia yang memiliki daya saing lebih rendah.
"Indonesia bahkan harus tampil sebagai pemimpin yang memperjuangka kepentingan negara berkembang," kata Abbas. (S024/A029)
0 comments:
Post a Comment
santun berbahasa dan seksama dalam berpikir